“Serta kepeloporan masyarakat dalam pengawasan partisipatif,meningkatkan kualitas penindakan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang progresif,cepat dan sederhana, mempercepat penguatan kelembagaan,dan SDM pengawas,”katanya.
Demi terwujudnya sebagai lembaga terpercaya,Bawaslu terus dituntut untuk bisa melakukan tugas,wewenang dan kewajibannya secara profesional dan berintegritas.
“Sejalan dengan visi, misi dan tujuan Bawaslu dalam rangka mewujudkan Pemilu demokratis, berintegritas dan berkualitas,”jelas Ardiles.
Secara garis besar terdapat 2 arah kebijakan Bawaslu,salah satunya Penguatan Fungsi Pengawasan,Penindakan dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, melalui peningkatan efektivitas sistem pengawasan, penindakan dan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang terintegrasi.
“Peningkatan kualitas pelayanan dalam menjalankan fungsi pengawasan,penindakan dan penyelesaian sengketa proses Pemilu, peningkatan kualitas regulasi pengawasan, penindakan dan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang terintegrasi dan peningkatan kerjasama dan koordinasi antar lembaga,dan atau para pemangku kepentingan Pemilu,”bebernya.