Sekdaprov menekankan bahwa SULUT BLUE DATA tidak boleh dipandang hanya sebagai produk teknologi informasi. Lebih dari itu, sistem ini merupakan instrumen strategis untuk menghubungkan data ilmiah, kondisi ekologi, aktivitas perikanan, serta aspek sosial-ekonomi masyarakat dengan proses perencanaan dan pengambilan kebijakan pemerintah.
Dengan ketersediaan data yang akurat dan terintegrasi, pemerintah diharapkan mampu merumuskan program pembangunan berdasarkan fakta dan analisis yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan sekadar asumsi.
Integrasi tersebut tetap harus memperhatikan kewenangan masing-masing instansi, hak kepemilikan data, aspek kerahasiaan, serta mekanisme berbagi informasi sesuai peraturan perundang-undangan dan prinsip Satu Data Indonesia.
Tantangan terbesar bukan hanya membangun sistem, tetapi memastikan data terus diperbarui.
Karena itu, Sekdaprov meminta seluruh perangkat daerah terkait, termasuk Dinas Kelautan dan Perikanan kabupaten/kota, menyiapkan penanggung jawab atau operator data. Mekanisme koordinasi, validasi, pemutakhiran informasi, serta dukungan sumber daya dan anggaran juga harus dipastikan agar sistem dapat berjalan secara konsisten.