Aspirasi.id – Sebuah Baliho berwarna putih bertuliskan “Museum Ini Dijual” terpampang di depan Kantor Museum Negeri Provinsi Sulut, Senin (17/02/2024).
Hal ini disebabkan kondisi bangunan Museum Negeri Provinsi Sulut, sangat memprihatinkan. Beberapa bangunan gedung mengalami kerusakan parah.
Plh Kepala Seksi Museum UPTD Taman Budaya dan Museum Alfred Pontolondo mengungkap kan sejak tahun 2017 museum ini tidak lagi dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tetapi beralih menjadi bagian dari Pemrov Sulut di bawah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.
“Setelah dimekarkan lagi, beralih di bawah kewenangan Dinas Kebudayaan Daerah,” ujar Koordinator Forum Perupa Sulawesi Utara ini.
Perlahan tapi pasti, kualitas pengelolaan museum pun menurun. Hal itu dikonfirmasi melalui kesaksian para pengelola yang telah bekerja puluhan tahun di Museum, baik yang masih aktif maupun yang sudah purna tugas.
“Penurunan yang paling terlihat adalah pada aset museum yang telah hilang seperti seperangkat musik kolintang, soundsystem yang lengkap, televisi layar lebar, alat musik keyboard, AC, meja, kursi pernekel dalam jumlah ratusan, komputer dan printer, serta CCTV,” terangnya.
Di bagian lain, perpustakaan dengan ribuan buku, majalah, jurnal dan sebagian lemarinya dibiarkan di teras bangunan hingga hancur dimakan cuaca. Buku-buku perpustakaan pun ditumpuk begitu saja di gudang yang lembab.
” Akhirnya, hampir setengah dari buku-buku itu harus dimusnahkan karena telah rusak dimakan rayap,” jelasnya.
Mirisnya, beberapa ASN yang mengelola Museum, tidak satu pun yang memiliki kompetensi dalam mengkonservasi koleksi Museum.
“Dalam hal kondisi fisik bangunan, lebih memprihatinkan lagi. Saat ini di sejumlah ruangan terdapat banyak titik bocor baik yang kecil hingga besar,” jelas Alfred.
“Hal yang sama terjadi di gedung konservasi koleksi, sebagian teras bangunan telah rusak. Plafon bangunan banyak yang runtuh. Ruangan fumigasi untuk penyemprotan gas kimia ke benda koleksi telah rusak oleh akar pohon,” beber Alfred.
Kondisi ruang storage sudah tidak mampu menampung ribuan koleksi di dalamnya. Sangat dibutuhkan gedung baru yang layak untuk menyimpan seluruh koleksi bersejarah di Museum dan gedung konservasi.
“Salah satu koleksi yang beresiko rusak adalah specimen ikan Coelacanth yang dititip oleh Gubernur Olly Dondokambey ke Museum,”ungkapnya.
Kondisi specimen ikan tersebut sudah mulai berjamur, dengan sebagian cairan pengawetnya telah menguap.
“Ini dikarenakan sudah tiga tahun cairan pengawetnya tidak diganti,” tuturnya.
Di tahun 2021, DAK non Fisik yang diberikan yakni sebesar Rp 1,3 M, Tahun 2022 sebesar Rp 1,5 M dan Tahun 2023 sebesar Rp 1,8 M.
“Namun, di tahun 2024, bantuan Dana Alokasi Khusus non-fisik tersebut dihentikan,” tuturnya.
Kata Alfred, evaluasi yang menyebabkan bantuan itu tidak lagi diberikan adalah tidak adanya dampak positif yang terlihat baik secara fisik maupun kualitas pelayanan Museum setelah bantuan itu diberikan.
“Artinya dengan kondisi museum yang sekarat seperti saat ini, bantuan dana DAK dengan total Rp 4,6 M selama 3 tahun berturut-turut tidak menghasilkan sesuatu yang berarti,” beber Alfred.
Hal yang terasa mengganggu, berkaitan dengan perawatan kebersihan museum sejak Agustus 2024 hingga Februari 2025, pengelola tidak mendapat dukungan anggaran serupiah pun.
“Demi membeli bahan dan peralatan kebersihan seperti sapu, alat pel, kemoceng, sabun dan sebagainya, pengelola bergantung pada belas kasihan para pengunjung yang secara sukarela mengisi kotak donasi yang disediakan. Hal ini tentu sungguh ironis,”terangnya.
Lanjutnya, jika memang Pemprov Sulut tidak memiliki komitmen untuk menyelamatkan Museum, maka dapat diambil langkah yaitu mengembalikan Museum Negeri Provinsi Sulut untuk dikelola Pemerintah Pusat khususnya Direktorat Sejarah dan Permuseuman Kementerian Kebudayaan RI sehingga dapat diselamatkan dan direvitalisasi kembali.
“Kedua, menjual Museum Negeri Provinsi Sulawesi Utara ke pihak Swasta untuk diselamatkan dan dikelola secara profesional,” tutup Alfred.(ikel)