Maxi menegaskan, hasil audit BPKP sangat berpengaruh terhadap upaya Polda Sulut untuk menetapkan status seorang terduga korupsi.
“Kami menduga ada hambatan dalam konteks ini, sehingga akhir-akhir terkesan bahwa Polda Sulut belum melakukan peningkatan status dari para terduga korupsi,” beber Maxi.
Dia juga melihat beberapa informasi berupa kritik dari masyarakat ke Polda Sulut terkait penanganan kasus korupsi.
“Seolah-olah kasus ini tidak ditangani dan terkesan berkaitan dengan Pilkada Sulut 2024,” terangnya.
Katanya, BPKP harus memberikan opini yang objektif, jangan sampai ada penekanan dari pihak-pihak lain sehingga terkesan memperlambat upaya pemberantasan korupsi.
“Seharusnya mereka adalah lembaga independen yang objektif memberi laporan pengawasan dugaan korupsi tersebut,” tegasnya.
Dia memberikan contoh penanganan kasus dana hibah GMIM yang masih menunggu hasil audit dari BPKP yang hingga saat ini belum ada hasil.
“Pihak BPKP harus secepatnya untuk memberikan hasil audit terhadap dugaan kasus korupsi yang ditangani Kepolisian, Jangan menjadi penghambat karena masyarakat lagi menunggu,” tambahnya.