Namun, kata dia,upaya tersebut seolah tidak ada artinya lantaran reklamasi besar-besaran yang terjadi. Pada akhirnya, ekosistem laut akan tetap rusak dan warga pun kehilangan mata pencahariannya.
“Ketika kami menanam mangrove, tapi di gugusan Pulau Pari terjadi reklamasi besar-besaran. Itu yang menyebabkan terumbu karang rusak, suami-suami juga susah melaut.Jadi, ketika sudah tidak bisa melaut, otomatis perempuan-perempuan Pulau Pari mempunyai beban ganda. Kami harus sama-sama bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari,”sambungnya.
Asmania mengatakan, mereka telah berupaya mengadukan persoalan tersebut ke pihak-pihak terkait, seperti Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta, bahkan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
Namun upaya tersebut, katanya, belum juga membuahkan hasil positif. Sehingga ia pun menduga, pemerintah lebih condong ke perusahaan-perusahaan yang mendukung adanya reklamasi.
Lebih lanjut, Teh Aas bercerita bagaimana perusahaan-perusahaan tersebut memberikan tekanan kepada warga Pulau Pari. Bahkan dikatakannya, tekanan tersebut diberikan dengan cara yang tak elok dilakukan di Indonesia yang telah 78 tahun merdeka.