Menuurtnya, itu tentunya merupakan pendekatan hukum yang baru, bagaimana negara bisa hadir di tengah-tengah masyarakat, bagaimana akses keadilan itu bisa kita buka luas untuk masyarakat.
“Untuk mendapatkan akses keadilan bukan hanya di kota—yang tadinya Posbakum itu ada di pengadilan, kita bentuk di seluruh kabupaten/kota. Belum cukup sampai di situ, kami membentuk lagi Pos Bantuan Hukum Komunitas,” tuturnya.
Victor Mailangkay mengatakan, di setiap komunitas, pihaknya sangat berharap ada terobosan baru bagaimana permasalahan-permasalahan hukum ini bisa diuraikan satu per satu, tidak hanya di elit saja tetapi di akar rumput. Bersinergi dengan baik sehingga permasalahan hukum akan dilaksanakan dan uraikan dengan bantuan beberapa pengacara yang terhimpun dari PBH (Pemberi Bantuan Hukum) atau Organisasi Bantuan Hukum.
“OBH yang terakreditasi di Kanwil Kementerian Hukum Sulut jumlahnya ada sebanyak 13. Salah satunya yang hadir pada hari ini adalah LBH Bintang Keadilan Kartika,” tuturnya.
Terkait Posbatas bersama HNSI, Hendrik Pagiling mengatakan, nelayan memiliki peran penting dalam perekonomian serta kebutuhan akan sumber daya kelautan dan perikanan. Namun dalam menjalankan aktivitasnya, masyarakat nelayan juga dapat menghadapi berbagai permasalahan hukum.